Latar Belakang dan Konteks Diplomatik
Pada Rabu, 25 Juni 2025, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Dorothy Shea, memaparkan alasan di balik serangan militer terhadap sejumlah fasilitas nuklir di Iran dalam sesi khusus Dewan Keamanan PBB.
Menurut Shea, operasi ini merupakan respons strategis untuk mencegah percepatan program senjata nuklir Iran yang dinilai dapat membahayakan stabilitas kawasan dan mengancam keamanan sekutu utama AS, yakni Israel.
Amerika Serikat mengklaim bahwa serangan tersebut hanya menyasar infrastruktur nuklir yang berpotensi digunakan untuk keperluan militer. Langkah ini, menurut penjelasan Shea, merupakan tindakan pencegahan dan tidak dimaksudkan sebagai bentuk agresi terbuka terhadap kedaulatan Iran.
Penjelasan Teknis: Strategi dan Target
Kerangka Strategis Operasi
Dorothy Shea menyatakan bahwa serangan ini dirancang untuk secara signifikan melemahkan kemampuan Iran dalam memproduksi senjata nuklir. Dari sudut pandang teknis militer, ini adalah operasi presisi dengan target yang sangat spesifik.
Fokus utamanya adalah menghambat pengayaan uranium tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk senjata.
Selain itu, Shea menegaskan bahwa operasi ini juga bertujuan melindungi Israel dari kemungkinan serangan nuklir di masa depan.
Pernyataan ini menegaskan bahwa strategi pertahanan AS di kawasan Timur Tengah tetap menjadikan Israel sebagai sekutu strategis yang harus dilindungi dengan segala cara, termasuk melalui tindakan militer pre-emptive.
Target Sasaran: Fasilitas Nuklir Prioritas
Serangan udara tersebut dilaporkan menyasar tiga fasilitas nuklir strategis di Iran, meskipun tidak dijelaskan secara rinci nama atau lokasinya.
Namun berdasarkan pengamatan pola serangan dan data satelit, kemungkinan besar fasilitas yang diserang melibatkan pusat pengayaan uranium dan laboratorium riset teknologi nuklir dengan potensi penggunaan ganda (sipil dan militer).
Serangan ini ditujukan untuk memperlambat program nuklir Iran tanpa menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur sipil.
Kerangka Hukum dan Diplomasi
Refleksi atas Prinsip Hukum Internasional
Tindakan militer yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lain menimbulkan pertanyaan besar terkait legalitas di bawah hukum internasional. Amerika Serikat menyatakan bahwa serangan ini bersifat defensif dan preventif.
Namun, dari kacamata hukum internasional, langkah ini tetap berada dalam wilayah abu-abu karena tidak mendapat mandat dari Dewan Keamanan PBB.
Iran sendiri mengecam keras serangan ini, menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap Piagam PBB dan integritas kedaulatan nasional.
Beberapa negara anggota PBB juga mempertanyakan apakah Dewan Keamanan dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah gagal menjalankan fungsi pengawasan mereka dalam mencegah eskalasi konflik.
Dampak Geopolitik dan Tanggapan Regional
Eskalasi Ketegangan Regional
Tindakan militer ini diprediksi memperparah ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ketiganyaa telah melalui sejarah panjang konflik dan perseteruan diplomatik sejak 1953.
Dengan eskalasi terbaru ini, risiko konflik terbuka di kawasan semakin meningkat, terutama melalui serangan balasan dari kelompok proksi Iran di Timur Tengah seperti Hizbullah atau milisi Houthi.
Respons Iran dan Komunitas Global
Iran secara resmi menuduh AS melakukan agresi dan menyampaikan protes keras kepada PBB. Beberapa negara yang bersahabat dengan Iran mengecam keras serangan ini, sementara sekutu tradisional AS seperti Inggris dan Prancis menunjukkan dukungan terbatas.
Negara-negara non-blok menyerukan deeskalasi dan meminta penyelidikan independen atas dampak serangan terhadap fasilitas sipil.
Risiko Strategis dan Konsekuensi Politik
Dalam jangka pendek, AS mungkin berhasil menunda program nuklir Iran selama beberapa bulan. Namun dalam jangka panjang, tindakan ini berisiko mendorong Iran untuk mempercepat pengembangan program nuklir sebagai bentuk perlawanan.
Tindakan unilateral seperti ini juga dapat merusak kredibilitas Amerika Serikat sebagai pendukung sistem internasional berbasis hukum. Tanpa koordinasi dengan komunitas internasional, risiko isolasi politik justru meningkat.
