Latar Belakang Konflik dan Kontrol Teritorial
Sejak Oktober 2023, konflik antara Israel dan Hamas telah memicu perang berkepanjangan di Gaza, dengan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang meluas. Hingga Juli 2025, setidaknya 75-80 % wilayah Gaza sudah dikuasai oleh Israel, sementara struktur pemerintahan Hamas di banyak wilayah telah runtuh atau tergantikan oleh kelompok bersenjata lokal dan milisi sekunder.
Pengumuman Rencana Penguasaan
1. Persetujuan Kabinet Keamanan
Pada tanggal 7-8 Agustus 2025, kabinet keamanan Israel menyetujui fase awal rencana militer untuk merebut Kota Gaza tersebut sebagai langkah simbolik dan strategis dalam kontrol keseluruhan wilayah.
2. Lima Prinsip Ukuran Perdamaian
Pernyataan resmi merinci lima poin penting:
-
Disarmament (penonaktifan senjata Hamas)
-
Pengembalian sandera (hidup/mati)
-
Demiliterisasi Gaza
-
Pengendalian keamanan oleh Israel
-
Pembentukan pemerintahan sipil alternatif, bukan Hamas atau Otoritas Palestina.
Netanyahu menegaskan bahwa penguasaan tidak permanen: pemerintahan akan diserahkan ke “kekuatan Arab” mitra meski rincian siapa yang dimaksud belum jelas, dan beberapa pihak Arab bahkan menolak gagasan tersebut.
Risiko dan Dinamika Politik
Ekonomi, Humanitarian, dan Budaya
Operasi militer darat di tengah Kota Gaza yang padat penduduk menimbulkan risiko tinggi terhadap warga sipil, termasuk gelombang perpindahan paksa hingga satu juta orang. Hal ini memperburuk krisis kemanusiaan, bahkan mengundang kecaman internasional dari PBB, Uni Eropa, dan beberapa negara seperti Jerman dan Inggris.
Pertempuran Urban dan Ancaman Terhadap Sandera
Militer Israel diperkirakan akan menghadapi perlawanan Jerusalem-guerilla di lorong-lorong Kota Gaza. Panglima Angkatan Darat (IDF) peringatkan bahwa eskalasi ini bisa mencelakai sandera yang tersisa.
Reaksi Domestik dan Global
Kritik keras datang dari dalam negeri Israel (mantan perwira tinggi) dan tokoh oposisi seperti Yair Lapid, yang menyebut langkah ini tanpa tujuan jelas dan akan menciptakan “problem tanpa akhir”. Secara internasional, rencana ini dinilai sebagai eskalasi berbahaya, memperlemah prospek solusi dua negara, dan dianggap potensi pelanggaran hukum internasional.
Implikasi terhadap Masa Depan Hamas
Kemunduran Pemerintahan Hamas
Pada pertengahan 2025, Hamas kehilangan kendali atas sebagian besar Gaza sekitar 80 % terpisah dari kekuasaannya. Kekosongan kekuasaan diisi oleh kelompok bersenjata lokal dan milisi seperti Popular Forces, yang didukung Israel dalam beberapa kasus.
Masa Depan Politik
Dengan upaya penghilangan struktur kekuasaan Hamas, masa depan politik kelompok ini sangat dipertanyakan. Namun, sejarah konflik menunjukkan bahwa penindasan militer tidak selalu menghilangkan pengaruh ideologis Hamas masih memegang resonansi di kalangan penduduk yang melihatnya sebagai simbol perlawanan.
