Konteks Isu dan Respons Komisi I DPR
Pendekatan Bertahap dan Selektif
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menyatakan bahwa wacana pemblokiran platform Roblox tidak bisa langsung diberlakukan, melainkan harus melalui kajian mendalam. DPR akan mempelajari laporan dan hasil kajian dari kementerian terkait seperti Kominfo dan Kemendikbudristek sebagai dasar pengambilan sikap.
Edukasi Digital sebagai Fondasi
Menurut Dave, fokus utama seharusnya bukan sekadar pemblokiran, melainkan memperkuat literasi digital bagi orang tua dan anak serta memperbarui sistem klasifikasi konten agar adaptif terhadap desain dan tren teknologi terbaru.
Langkah Korektif Proporsional
Komisi I tak menutup kemungkinan dukungan terhadap pembatasan jika ditemukan pelanggaran serius terhadap norma atau regulasi. Namun, tindakan tersebut harus proporsional, bukan reaktif. Perlindungan anak tetap menjadi prioritas utama, namun lewat ekosistem digital yang sehat dan aman bagi generasi muda.
Isu Lanjutan dan Kelompok Pandangan Lain
Sorotan pada Unsur Kekerasan
Beberapa pihak seperti Anggota Komisi I, Syamsu Rizal (PKB), menyatakan keprihatinan atas “masifnya anak-anak bermain Roblox” yang menurutnya banyak menampilkan adegan kekerasan dan mendesak Kominfo mengambil langkah tegas termasuk pemblokiran atau sanksi terhadap pengembang jika kontennya terbukti merusak anak.
Pendekatan Alternatif: Regulasi dan Edukasi
Komunitas pengguna Roblox menanggapi wacana pemblokiran dengan menyerukan regulasi dan pendekatan edukatif agar potensi platform tetap bisa dimanfaatkan positif.
Ketua DPR, Puan Maharani, juga menyatakan bahwa solusi tak cukup hanya dengan literasi digital menyusul tantangan serius yang sedang dihadapi.
Perhatian Komisi X DPR
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menolak pandangan pemblokiran. Ia justru menyarankan agar orang tua tidak "gaptek" dan aktif bersama anak memahami dan mengawasi gim online, bahkan bisa bermain bersama agar tercipta kedekatan plus pengawasan yang efektif.
Keseimbangan antara Proteksi dan Peluang Digital
Sebagai konsultan dalam ranah regulasi konten digital, dapat diuraikan bahwa pendekatan Komisi I DPR memberikan model pengelolaan respons terhadap tantangan media digital mengutamakan analisis berbasis data dan edukasi tanpa mengabaikan potensi risiko.
Wacana ini membuka pintu dialog antara perlindungan anak, kebebasan platform, dan literasi masyarakat. Terobosan nyata akan lahir dari jembatan regulasi adaptif, pendidikan digital yang kuat, dan sistem klasifikasi konten yang responsif.
