Latar Belakang dan Penyebab Konflik
Pada akhir Juli 2025, bentrokan militer pecah di sepanjang perbatasan Kamboja–Thailand, terutama di kawasan sekitar candi dan wilayah yang disengketakan terkait peta kolonial 1907 yang tidak jelas. Insiden awal terjadi ketika lima prajurit Thailand cedera akibat ledakan ranjau yang diduga dipasang oleh pihak Kamboja, memicu penutupan pos perbatasan oleh Thailand dan pengusiran dubes kedua negara.
Ketegangan meruncing menjadi pertempuran terbuka yang melibatkan artileri berat, jet tempur F-16, dan penggunaan rudal darat-ke-darat. Korban sipil dan militer semakin bertambah setidaknya 35 orang tewas dan total lebih dari 200 menderita luka, serta sekitar 300.000 pengungsi di kedua negara.
Mediasi Internasional dan Agenda Perdamaian di Malaysia
Masyarakat internasional, termasuk ASEAN (dengan Malaysia sebagai ketua), PBB, Tiongkok, dan Amerika Serikat, menyerukan dihentikannya kekerasan. AS melalui Presiden Donald Trump memberikan tekanan diplomatik dan ancaman penghentian negosiasi dagang jika konflik tidak dihentikan.
Pertemuan perdamaian berlangsung pada 28 Juli 2025 di Putrajaya, Malaysia, dipimpin oleh PM Malaysia Anwar Ibrahim. Turut hadir PM Kamboja Hun Manet dan PM sementara Thailand Phumtham Wechayachai.
Kesepakatan Gencatan Senjata Tanpa Syarat
Efektif Mulai Tengah Malam
Para pihak menyetujui gencatan senjata secara immediately and unconditional, berlaku mulai tengah malam pada hari perjanjian diumumkan (28–29 Juli 2025 waktu lokal).
Poin Utama Kesepakatan
-
Hentikan segala bentuk tembakan dan mobilisasi militer di sepanjang garis perbatasan.
-
Dialog langsung antar pimpinan dan menteri terkait dari kedua negara akan dilanjutkan guna menormalisasi hubungan diplomatik dan keamanan.
-
Pembentukan mekanisme verifikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap gencatan senjata melalui koordinasi pertahanan kedua pihak, direncanakan juga pertemuan komandan militer dan diplomat pertahanan di awal Agustus.
Analisis dan Tantangan ke Depan
Peran Diplomasi Regional dan Global
Malaysia berperan penting sebagai fasilitator ASEAN, sementara AS dan China tampil sebagai mediator pendukung. Presiden Trump mengklaim kontribusi langsung melalui komunikasi dengan kedua pemimpin meskipun hal ini menuai kritik karena dianggap memanfaatkan isu keamanan untuk kepentingan politik ekonomi.
Risiko Pelanggaran dan Ketidakpercayaan
Meskipun gencatan senjata telah disepakati, ketegangan di lapangan belum sepenuhnya mereda. Media melaporkan adanya insiden pelanggaran di beberapa titik perbatasan bahkan setelah perjanjian dicapai. Beberapa pihak menilai bahwa radikalisasi elite politik dan tekanan domestik bisa memicu kembalinya konflik.
Langkah Selanjutnya
-
Implementasi mekanisme pemantauan akan menjadi kunci termasuk pertemuan militer dan diplomat regional pada 4 Agustus.
-
Reintegrasi warga pengungsi, sekitar 300.000 orang, ke daerah asal memerlukan penanganan segera demi stabilitas sosial.
-
Penyelesaian sengketa batas dengan dukungan hukum internasional seperti Mahkamah Internasional tetap terbuka meski ICJ telah memutuskan pada 2013 tentang status Preah Vihear.
