Urgensi Penegakan Aturan di Jalur Kereta
Sebagai seorang pakar transportasi dan keselamatan publik, saya memandang keputusan terbaru pemerintah untuk menetapkan denda Rp1,5 juta bagi siapa pun yang nekat masuk jalur kereta api sebagai langkah strategis dan sangat tepat.
Peraturan ini merupakan bentuk penguatan regulasi guna mengurangi risiko kecelakaan di lintasan rel yang selama ini kerap menelan korban.
Jalur kereta api merupakan wilayah eksklusif yang memiliki risiko tinggi bagi individu yang tidak berkepentingan berada di sana. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap bahaya yang mengintai dapat berujung pada kecelakaan fatal.
Oleh karena itu, pendekatan hukum yang lebih tegas sangat dibutuhkan demi mencegah tindakan ceroboh dan tidak bertanggung jawab dari masyarakat.
Tegas tapi Perlu Edukasi Publik
Meningkatkan Kepatuhan melalui Efek Jera
Langkah menetapkan denda maksimal hingga Rp1,5 juta bagi pelanggar Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 ini tak semata-mata sebagai hukuman, melainkan juga untuk menciptakan efek jera.
Pelanggaran terhadap pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian kini menjadi isu yang ditanggapi serius oleh otoritas.
Dalam konteks hukum transportasi, langkah ini merupakan implementasi dari prinsip preventif dan represif. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban umum serta mengurangi frekuensi kecelakaan.
Namun, perlu dicatat bahwa efektivitas aturan tidak hanya bergantung pada penindakan, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat memahami urgensi keselamatan di jalur kereta.
Statistik Kecelakaan Sebagai Alarm Bahaya
Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian menunjukkan bahwa insiden kecelakaan yang melibatkan orang di lintasan sebidang masih tergolong tinggi. Banyak kejadian disebabkan oleh pengendara yang menerobos palang pintu atau individu yang berjalan di rel tanpa alasan jelas.
Situasi ini mencerminkan perlunya kesadaran kolektif dan pendekatan yang lebih terstruktur dari sisi edukasi. Pemerintah dan operator perkeretaapian wajib berkolaborasi dengan komunitas dan lembaga pendidikan untuk menyebarkan pengetahuan dasar tentang keselamatan rel, termasuk risiko arus listrik, kecepatan kereta, dan blind spot di sekitar rel.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Infrastruktur dan Pengawasan Masih Terbatas
Meskipun kebijakan denda telah ditetapkan, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Di beberapa daerah, khususnya luar Jawa, masih banyak lintasan liar atau tidak resmi yang tidak dilengkapi dengan rambu, palang pintu, maupun petugas pengawas.
Situasi ini membuat masyarakat berisiko tinggi melakukan pelanggaran karena tidak ada sistem pengingat atau pembatas yang memadai.
Upaya pembenahan infrastruktur mutlak diperlukan. Pemerintah daerah harus mempercepat penataan jalur-jalur rel agar seluruh lintasan dapat memenuhi standar keselamatan minimum.
Tidak hanya itu, penguatan teknologi seperti pemasangan CCTV, sensor otomatis, dan sistem peringatan dini dapat menjadi pelengkap strategi penegakan hukum.
Peran Teknologi dan Inovasi
Kementerian Perhubungan bersama PT KAI perlu mengintegrasikan pendekatan berbasis teknologi dalam menjaga keselamatan jalur kereta.
Penggunaan artificial intelligence (AI) untuk mendeteksi objek asing di jalur rel, sistem peringatan otomatis, dan kamera pemantau yang terhubung langsung ke pusat pengawasan dapat menjadi solusi jangka panjang yang efektif.
Tidak kalah penting, aplikasi pelaporan masyarakat juga bisa dikembangkan untuk memungkinkan warga melapor jika melihat aktivitas mencurigakan atau pelanggaran di jalur rel. Pendekatan partisipatif seperti ini meningkatkan pengawasan secara kolektif dan mempercepat respons.
Keselamatan Transportasi Butuh Kesadaran Bersama
Pemberlakuan denda sebesar Rp1,5 juta bukan semata-mata untuk menakut-nakuti publik, tetapi sebagai upaya kolektif mendorong budaya disiplin dan taat aturan di ruang transportasi publik.
Perubahan perilaku masyarakat tidak dapat terjadi seketika, namun dengan kebijakan yang konsisten, edukasi yang intensif, dan dukungan teknologi, angka pelanggaran dan kecelakaan dapat ditekan secara signifikan.
Bagi masyarakat, penting untuk memahami bahwa keselamatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau operator kereta, tetapi juga menjadi tanggung jawab individu sebagai pengguna ruang publik. Sekali melanggar, risikonya bukan sekadar denda, tapi bisa berujung pada kehilangan nyawa.
