Upaya Strategis Menghadapi Ancaman Penyelundupan Lintas Negara
Kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia dalam bidang kelautan kini memasuki fase strategis baru. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menggandeng aparat Malaysia memperkuat pengawasan terhadap spesies ikan dilindungi.
Kolaborasi ini tak hanya menyasar perlindungan laut, tetapi juga menjadi langkah penting melawan praktik penyelundupan lintas batas yang semakin kompleks. Pertemuan tingkat tinggi selama dua hari, 29–30 September 2025 di Jakarta, memperlihatkan keseriusan kedua negara.
Diskusi terfokus pada penanggulangan penyelundupan ikan, tumbuhan, serta satwa liar, termasuk telur penyu. Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, menekankan bahwa perburuan ilegal telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem.
Dalam keterangannya pada Jumat, 3 Oktober 2025, Ipunk menegaskan isu telur penyu harus menjadi prioritas. Penyelundupan telur penyu dari Indonesia menuju Malaysia terbukti meningkat dan memerlukan tindakan bersama. Sinergi lintas negara diyakini menjadi instrumen paling efektif mencegah kerugian ekologi sekaligus melindungi keanekaragaman hayati.
Mekanisme Kerja Sama dan Pertukaran Informasi
Penguatan kerja sama antar kedua negara dirancang dengan pendekatan multipilar. Pertama, adanya pertukaran informasi intelijen yang memungkinkan aparat lebih cepat mengidentifikasi pola pergerakan jaringan penyelundupan. Informasi ini menjadi landasan strategis untuk tindakan pencegahan maupun penindakan di lapangan.
Kedua, koordinasi patroli dan operasi gabungan akan diintensifkan di wilayah perbatasan laut yang rawan. Langkah ini mengurangi celah bagi penyelundup yang memanfaatkan keterbatasan pengawasan unilateral. Operasi bersama diharapkan memberikan efek jera sekaligus menunjukkan ketegasan hukum.
Ketiga, peningkatan kapasitas melalui pelatihan bersama aparat penegak hukum dari kedua negara. Fokus pelatihan mencakup teknik investigasi modern, metode konservasi spesies laut, serta mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi. Hal ini menjadikan kolaborasi tidak hanya reaktif, melainkan juga adaptif terhadap modus kejahatan baru.
Rekomendasi Pembentukan Kelompok Kerja Bersama
Pertemuan strategis juga menghasilkan rekomendasi pembentukan Joint Working Group (JWG). Kelompok kerja ini berperan sebagai wadah koordinasi berkelanjutan, membangun komunikasi reguler, dan menyusun kerangka kebijakan bersama.
Dengan demikian, kerja sama tidak berhenti pada seremoni, tetapi menghasilkan sistem terukur dan konsisten. Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Sarawak Forestry Corporation, Sabah Wildlife Department, dan Polisi Diraja Malaysia.
Kehadiran lembaga non-pemerintah turut memperkaya diskusi, memastikan kebijakan yang lahir berakar pada praktik lapangan. Kontribusi lintas sektor menjadi penopang utama efektivitas strategi pengawasan.
Yayasan Inisiatif Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) juga mengambil bagian dalam mendorong agenda ini. Sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat sipil menciptakan landasan lebih kuat. Dengan pola kolaborasi ini, aksi penyelundupan bisa ditekan secara sistematis, terukur, dan berbasis bukti ilmiah.
Dampak Nyata dan Tantangan Penegakan Hukum
Keberhasilan penggagalan penyelundupan telur penyu oleh KKP menjadi bukti nyata pentingnya pengawasan ketat. Pada Juni 2025, aparat berhasil mencegah 1.950 butir telur penyu yang hendak diselundupkan. Sebulan kemudian, upaya lain berhasil menggagalkan 5.400 telur penyu senilai Rp81 juta.
Dua peristiwa ini menegaskan masih tingginya permintaan pasar gelap. Meski demikian, tantangan tidak berhenti pada sisi teknis. Jaringan penyelundupan beroperasi dengan sistem terorganisasi, memanfaatkan kelemahan regulasi dan terbatasnya pengawasan perbatasan.
Dibutuhkan inovasi kebijakan, terutama dalam harmonisasi hukum antara Indonesia dan Malaysia. Keselarasan aturan akan memudahkan proses penindakan lintas yurisdiksi. Ipunk menyatakan optimisme bahwa dukungan lintas sektor mampu memperkuat tata kelola berkelanjutan.
Dengan pengawasan ketat, koordinasi regional, dan keterlibatan masyarakat, perlindungan spesies dilindungi akan lebih efektif. Upaya ini sekaligus menjadi pijakan bagi pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.