Desakan Internasional: Siapa dan Bagaimana
Negara-negara yang bergabung dalam seruan ini antara lain Australia, Inggris, Prancis, Kanada, Jepang, Italia, Belanda, dan Spanyol. Mereka menuntut Israel segera menghentikan operasi militer dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Model distribusi bantuan yang disebut “drip-feeding” dinilai tidak memadai dan melukai martabat warga sipil. Negara-negara tersebut menilai bahwa pendekatan ini hanya memperpanjang penderitaan warga Gaza. Mereka menyerukan solusi yang lebih bermartabat dan menghormati hukum internasional.
Alasan Utama Tuntutan
Sejak Mei, ratusan warga Gaza tewas saat mengantre bantuan akibat kekacauan distribusi. Setidaknya 875 orang meninggal di jalur antrean dan ratusan lainnya tewas di titik distribusi. Banyak dari korban merupakan anak-anak, lansia, dan perempuan yang tidak bersenjata.
Statistik ini memicu reaksi keras dari berbagai negara yang tergabung dalam aliansi kemanusiaan tersebut. Mereka mendesak sistem distribusi bantuan diganti dengan model yang adil, transparan, dan netral.
Kontroversi Model Bantuan: GHF vs PBB
Pernyataan bersama itu juga menyasar model penyaluran bantuan baru yang dikelola oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Lembaga ini menggantikan peran PBB dan didukung oleh kontraktor keamanan swasta dari Amerika Serikat.
Negara-negara penandatangan menilai pendekatan GHF mencederai netralitas dan efektivitas bantuan kemanusiaan. Mereka menyatakan bahwa GHF tidak mampu menjamin distribusi yang aman dan tidak diskriminatif.
Sebaliknya, mereka mendorong kembali penggunaan mekanisme distribusi bantuan melalui lembaga PBB yang sudah teruji.
Tanggapan Israel dan GHF
Israel dan GHF berdalih bahwa sistem PBB telah disusupi oleh Hamas dan tidak lagi layak digunakan. Namun, kritik datang dari banyak pihak yang menyatakan bahwa perubahan tersebut justru memperparah situasi di lapangan.
PBB sendiri menilai GHF tidak menjamin keamanan bantuan dan tidak memenuhi standar internasional. Ketidakjelasan kontrol dan pengawasan atas bantuan menjadi kekhawatiran utama. Oleh karena itu, desakan agar sistem PBB dikembalikan sebagai penyalur utama bantuan semakin kuat.
Dampak Politik dan Diplomatik
Deklarasi ini mencerminkan perubahan sikap politik dari negara-negara sekutu terhadap Israel. Inggris dan Prancis yang sebelumnya berhati-hati, kini secara terbuka mengkritik kebijakan militer Israel. Mereka menyampaikan bahwa tidak ada solusi militer terhadap krisis ini, dan gencatan senjata harus segera dilakukan.
Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menegaskan bahwa ini adalah saatnya untuk perdamaian permanen. Pernyataan ini menunjukkan ketegasan baru dalam diplomasi Eropa terhadap konflik Timur Tengah.
Implikasi untuk Perlawanan dan Kemanusiaan
Gencatan Senjata dan Jalan Negosiasi
Para penandatangan siap mendukung perundingan antara Israel, Hamas, dan mediator seperti Qatar serta Mesir. Mereka mendesak agar gencatan senjata diberlakukan segera dan dikawal secara internasional. Dukungan terhadap solusi dua negara juga kembali ditegaskan dalam pernyataan bersama ini.
Negara-negara tersebut menilai bahwa proses politik harus dihidupkan kembali demi perdamaian jangka panjang. Kesepakatan yang inklusif dinilai penting agar kekerasan tidak terus berulang.
Tanggung Jawab Hukum Internasional
Deklarasi tersebut juga menyerukan agar Israel mematuhi hukum humaniter internasional. Khususnya dalam hal perlindungan warga sipil, akses bantuan, dan penghentian blokade. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat membuka jalan bagi proses hukum di Mahkamah Internasional.
Beberapa organisasi hak asasi bahkan telah menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi genosida. Oleh karena itu, tekanan global menjadi sarana penting untuk memulihkan martabat kemanusiaan di Gaza.
