Pertemuan Strategis di Istana: Menyiapkan Arah Kebijakan Fiskal 2026
Konteks Kunjungan Sri Mulyani ke Istana
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat panggilan resmi ke Istana Merdeka oleh Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan ini bertujuan menyampaikan kerangka awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
Sebagai Menteri yang memegang kendali penuh atas kebijakan fiskal, Sri Mulyani memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan asumsi dasar makro dan prioritas belanja. Pertemuan dilakukan dalam suasana transisi pemerintahan, di mana koordinasi antara kabinet lama dan baru sangat penting.
Sinergi Pemerintahan: Prabowo dan Sri Mulyani dalam Satu Visi Fiskal
Pertemuan tersebut mencerminkan komitmen kedua tokoh terhadap kesinambungan kebijakan fiskal nasional. Prabowo sebagai Presiden terpilih perlu memahami dan mengawal asumsi makro yang sedang dirancang oleh tim Kementerian Keuangan.
Dalam proses ini, Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran agar tetap terkendali di tengah tantangan global. Konsolidasi fiskal juga diarahkan untuk tetap mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
RAPBN 2026: Fokus Pada Transformasi Ekonomi dan Pemerataan
Proyeksi Asumsi Makro dan Prioritas Pembangunan
Dalam laporan awal RAPBN 2026, beberapa proyeksi dasar makro yang disampaikan mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, dan harga minyak mentah. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan lebih inklusif dengan menekankan sektor hilirisasi, ketahanan pangan, dan penguatan industri dalam negeri.
Belanja negara dirancang agar semakin efektif dalam mendorong produktivitas nasional, dengan memprioritaskan belanja modal strategis. Reformasi struktural di bidang pajak dan pembiayaan kreatif juga menjadi agenda utama. Semua kebijakan diarahkan untuk menjawab tantangan jangka menengah dan panjang Indonesia.
Arah Belanja dan Pembiayaan: Efisiensi, Digitalisasi, dan Kesejahteraan
Pemerintah akan mendorong efisiensi belanja, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam setiap pos anggaran. Digitalisasi pengelolaan fiskal semakin dikedepankan, termasuk optimalisasi belanja Kementerian/Lembaga melalui sistem terintegrasi.
Di sisi pembiayaan, pemerintah tetap berhati-hati dalam menjaga utang agar berada pada level yang sehat. Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya penguatan perlindungan sosial serta peningkatan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan.
Kesiapan Transisi Pemerintahan: Menuju RAPBN Berkelanjutan
Peran Sri Mulyani dalam Menjaga Transisi Fiskal yang Stabil
Dalam masa transisi ini, Sri Mulyani mengambil peran strategis sebagai penjaga kesinambungan fiskal. Ia memastikan bahwa desain RAPBN 2026 sudah memasukkan arah pembangunan dari Presiden terpilih, namun tetap menjaga fondasi kebijakan yang telah dibangun.
Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas fiskal di mata investor dan pelaku pasar global. Kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran menjadi aset penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Sri Mulyani juga membuka ruang bagi masukan tim transisi Prabowo untuk menyempurnakan rancangan final RAPBN.
Mekanisme Sinkronisasi dengan Pemerintahan Baru
Pemerintah merancang mekanisme konsultatif yang melibatkan Bappenas, Kemenkeu, serta tim ahli ekonomi dari kubu Prabowo-Gibran. Ini dilakukan agar tidak terjadi mismatch antara perencanaan teknokratik dan visi politik pemerintahan baru.
Sinkronisasi ini juga mencerminkan prinsip partisipatif dalam perencanaan fiskal nasional. Proses ini sekaligus memperlihatkan kapasitas kelembagaan dalam menjamin transisi yang mulus dan profesional. Hal ini sangat penting agar momentum ekonomi tidak terganggu oleh pergantian kekuasaan.
Menuju Indonesia Emas: RAPBN sebagai Instrumen Pembangunan Jangka Panjang
RAPBN 2026 dan Visi Indonesia Emas 2045
RAPBN 2026 tidak hanya bersifat teknis, tetapi menjadi bagian dari strategi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Belanja negara akan diarahkan untuk mendukung produktivitas, memperkuat daya saing, serta mendorong inovasi di berbagai sektor.
Dalam konteks ini, belanja pembangunan infrastruktur konektivitas dan energi tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah juga berkomitmen pada agenda dekarbonisasi dan ekonomi hijau sebagai strategi transformasi ekonomi.
