Tren Penahanan Meningkat Signifikan
Angka terbaru dari Kantor Informasi Tahanan Palestina menunjukkan bahwa lebih dari 3.600 warga Palestina kini ditahan oleh otoritas Israel tanpa dakwaan resmi.
Sebagai seorang pakar hubungan internasional dan hak asasi manusia, saya menekankan bahwa pencapaian angka ini mencerminkan tren penahanan administratif yang jauh melampaui norma-norma internasional.
Ini menandai titik puncak dalam hal jumlah tahanan sipil di wilayah pendudukan tersebut, yang mengindikasikan krisis sistemik yang serius.
Mekanisme Penahanan Administratif
Apa Itu Penahanan Administratif?
Penahanan administratif adalah proses di mana seseorang ditahan tanpa dakwaan formal atau pengadilan terbuka. Di Israel, kebijakan ini awalnya mengizinkan penahanan selama enam bulan, namun dapat diperpanjang berkali-kali tanpa batas waktu.
Praktik ini sering dikritik karena rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak dasar warga sipil. Tanpa tuduhan dan pembelaan hukum yang memadai, para tahanan kehilangan hak dasar mereka sebagai manusia. Hal ini menjadi sorotan banyak organisasi hak asasi manusia internasional.
Dampaknya terhadap Hukum Internasional
Menurut pakar hukum humaniter internasional, penahanan tanpa proses pengadilan yang adil melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan dan présumsi tak bersalah. Penahanan administratif memiskinkan akses ke pembelaan hukum dan membuat tahanan sepenuhnya tergantung pada keputusan militer.
Ini membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap Artikel 9 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Ketika hukum disubordinasikan oleh kepentingan militer, sistem keadilan menjadi timpang. Hal ini bisa berdampak jangka panjang terhadap stabilitas sosial dan politik di wilayah tersebut.
Kondisi dan Laporan Penyiksaan
Laporan dari Mantan Tahanan
Beberapa mantan tahanan, seperti Said Abdel Fattah, telah memberi kesaksian di forum internasional, mengungkap pengalaman menyiksa selama penahanan administratif. Ia menyebut perlakuan tidak manusiawi seperti ditelanjangi dalam suhu dingin, dipukul, diancam diperkosa, dan ditekan secara psikologis.
Mohamed Matar, mantan tahanan lainnya, juga mengungkap praktik serupa di fasilitas penahanan militer Israel. Penolakan terhadap akses medis, interogasi keras, dan isolasi dijadikan alat untuk melemahkan mental tahanan.
Kesaksian-kesaksian ini memperkuat laporan pelanggaran HAM yang telah lama dikhawatirkan masyarakat internasional.
Bukti Visual
Pada Agustus 2024, Amerika Serikat menuntut penyelidikan atas video CCTV yang memperlihatkan tentara Israel merendahkan tahanan Palestina di pangkalan militer Sde Teiman. Video tersebut menampilkan adegan-adegan menyedihkan, termasuk pemindahan tahanan dalam kondisi tidak manusiawi dan tindakan pelecehan seksual.
Tindakan ini menunjukkan adanya pola kekerasan sistemik terhadap warga sipil yang ditahan. Meski ada desakan internasional, penyelidikan berjalan lambat dan tidak transparan. Ketidakjelasan ini membuat publik meragukan komitmen Israel terhadap akuntabilitas.
Implikasi dan Respons Internasional
Tekanan dari Komunitas Global
Komunitas internasional telah berkali-kali mengecam praktik penahanan administratif ini. Uni Eropa dan lembaga HAM dunia menyerukan agar Israel segera menghentikan praktik yang melanggar hukum ini. Mereka menuntut adanya proses hukum yang adil dan transparan bagi semua tahanan sipil.
Namun, otoritas Israel bersikeras bahwa kebijakan ini penting untuk menjaga keamanan nasional. Sayangnya, alasan keamanan ini justru digunakan untuk mengabaikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.
Pandangan Israel
Pejabat Israel menilai penahanan administratif sebagai alat efektif mencegah terorisme dan kekacauan. Namun dari sudut pandang pakar keamanan dan HAM, ketergantungan pada kebijakan represif justru meningkatkan polarisasi dan memicu radikalisasi.
Praktik ini memperburuk citra Israel di mata dunia dan memperbesar tekanan internasional. Jika tidak dikendalikan, hal ini bisa menjadi bumerang dalam diplomasi regional. Penahanan tanpa keadilan hanya akan memperkuat perlawanan dan memperlebar jurang konflik.
