Pergeseran Kuasa: UU Baru Ubah Lanskap Antikorupsi Ukraina
Presiden Volodymyr Zelenskyy menyetujui undang-undang yang membatasi ruang gerak NABU dan SAPO. Langkah legislatif ini langsung memicu gelombang ketidakpuasan publik dan protes di sejumlah kota besar. Masyarakat menilai, keputusan ini berpotensi membahayakan pencapaian reformasi antikorupsi pasca Revolusi Maidan.
Di Kyiv, ribuan demonstran memenuhi jalanan, menyuarakan penolakan terhadap langkah yang dinilai regresif ini. Mereka menyebutnya sebagai sinyal kembali ke masa kekuasaan pro-Rusia Viktor Yanukovych. Sentimen rakyat sangat jelas: independensi lembaga penegakan hukum harus tetap dijaga dari pengaruh kekuasaan politik.
Undang-undang tersebut memberikan wewenang luas kepada Jaksa Agung, termasuk kontrol terhadap seluruh proses penyidikan NABU. Keputusan ini dikhawatirkan meruntuhkan sistem checks and balances dalam penegakan hukum tingkat tinggi.
Dampak Hukum: Kekuasaan Terpusat di Tangan Jaksa Agung
Melalui aturan baru, Jaksa Agung kini bisa mengakses seluruh kasus NABU dan menunjuk jaksa yang menangani. Ia bahkan bisa mengubah substansi perkara, menghentikan proses hukum, serta mengarahkan penyelidikan melalui instruksi tertulis. Situasi ini mengundang kritik tajam dari kalangan internal SAPO dan NABU.
Jaksa SAPO, Oleksandr Klymenko, menilai bahwa independensi institusinya telah dilemahkan secara sistematis. Ia menyoroti bahwa SAPO dan NABU didesain untuk menangani korupsi tingkat atas tanpa intervensi politik. Sistem ini menjadi syarat utama dalam proses integrasi Ukraina dengan Uni Eropa.
Semen Krywonos, Direktur NABU, menegaskan bahwa pengawasan politik terhadap lembaganya akan menggagalkan upaya memberantas korupsi. Integritas investigasi kini berada di ujung tanduk, terutama di tengah meningkatnya tekanan geopolitik dan tuntutan internasional.
Resistensi Politik: Protes Datang dari Dalam dan Luar Pemerintahan
Tak hanya oposisi, bahkan beberapa anggota partai penguasa turut menolak aturan baru ini. Anastasia Radina dari Partai Pelayan Rakyat mengingatkan bahwa undang-undang tersebut bisa menjadi malapetaka bagi demokrasi. Radina merupakan tokoh utama di Komite Antikorupsi parlemen Ukraina.
Partai oposisi Solidaritas Eropa menyebut undang-undang ini mengkhianati semangat Maidan. Menurut mereka, pelemahan lembaga antikorupsi adalah bentuk kemunduran menuju sistem otoriter. Ivanna Klympush-Tsintsadze memperingatkan bahwa Ukraina bisa kembali masuk ke orbit kekuasaan Kremlin.
Undang-undang ini juga berpotensi mengancam bantuan keuangan dari mitra internasional. Banyak dukungan dari Uni Eropa bergantung pada keberhasilan Ukraina membuktikan komitmennya terhadap tata kelola yang bersih. Oleh karena itu, pembatasan terhadap SAPO dan NABU bisa berdampak sistemik.
Kecurigaan dan Ketegangan: Serangan Balik terhadap Lembaga Antikorupsi
Sehari sebelum undang-undang disahkan, kantor NABU dan SAPO digeledah oleh otoritas. Mereka dicurigai memiliki koneksi tersembunyi dengan Rusia, tuduhan yang belum dibuktikan secara hukum. Serangan ini menambah ketegangan dalam iklim politik yang sudah tidak stabil.
Yulia Tymoshenko menuding SAPO dan NABU bersikap pilih kasih dalam penyidikan kasus. Ia menyebut lembaga-lembaga tersebut sebagai "pemerintah bayangan" yang mengontrol kebijakan negara dari balik layar. Kritik ini menambah polarisasi di antara elite politik Ukraina.
Presiden Zelenskyy menekankan bahwa tujuan utama adalah mencegah infiltrasi Rusia dalam lembaga hukum. Ia mengklaim banyak kasus besar yang mangkrak tanpa kejelasan. Oleh sebab itu, perubahan regulasi dianggap perlu untuk mendorong penyelesaian kasus prioritas.
Respons Global: Uni Eropa Soroti Ancaman terhadap Reformasi
Komisi Eropa secara terbuka menyayangkan keputusan Ukraina mengesahkan undang-undang tersebut. Marta Kos, Komisaris Perluasan UE, menyatakan bahwa independensi NABU dan SAPO penting bagi proses aksesi. Uni Eropa menilai, hukum baru merupakan kemunduran serius dalam prinsip supremasi hukum.
Serhiy Fursa, seorang analis keuangan terkemuka, berpendapat bahwa NABU bekerja lebih baik dari persepsi publik. Jika lembaga tersebut dipersempit ruang geraknya, maka sesungguhnya keberhasilannya telah membuat banyak pihak merasa terancam. Kritik publik justru mencerminkan efektivitas kerjanya.
Dukungan internasional terhadap Ukraina dalam perang melawan korupsi menjadi taruhan besar. Jika sistem hukum tak lagi dipercaya, maka bantuan dari mitra Eropa bisa menguap. Ini akan berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan proses rekonstruksi pascaperang.
Rencana Tindak Lanjut: Presiden Gelar Konsolidasi Darurat
Menanggapi situasi memanas, Presiden Zelenskyy mengadakan pertemuan darurat dengan semua pemimpin penegak hukum. Ia juga mengundang Jaksa Agung Ruslan Kravchenko untuk menyusun langkah strategis. Tujuannya adalah menyelaraskan kembali kerja lembaga-lembaga penegak hukum.
Zelenskyy mengakui adanya kegelisahan publik terhadap keputusan yang diambil pemerintah. Ia berjanji akan menyusun rencana aksi dalam dua minggu ke depan. Dialog antara lembaga, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan asing akan menjadi bagian dari penyelesaian.
Situasi ini menjadi ujian besar bagi kredibilitas politik dan moral pemerintahan Ukraina. Jika proses koreksi tidak segera dilakukan, maka ketidakpercayaan terhadap lembaga negara akan memburuk. Dalam konteks perang dan reformasi, integritas kelembagaan menjadi elemen vital bagi keberlangsungan bangsa.
