Presiden Prancis, Emmanuel Macron, kini mengajukan rancangan kebijakan guna membatasi aktivitas Islam politik. Langkah ini diambil setelah meningkatnya kekhawatiran atas penyebaran ideologi radikal di komunitas Muslim. Macron menyatakan perlunya perlindungan nilai-nilai sekularisme yang menjadi dasar Republik Prancis modern.
Dalam langkah yang terbilang jarang, Macron akan mengumumkan laporan khusus tersebut di akhir minggu ini. Kantor berita AFP mengonfirmasi bahwa laporan tersebut sudah mereka peroleh lebih awal pada hari Selasa. Istana Elysee menyebutkan sebagian rekomendasi laporan akan diumumkan, sementara sisanya bersifat rahasia.
Laporan itu disusun dua pejabat tinggi negeri atas mandat langsung dari pemerintahan Presiden Macron. Isinya menyoroti sifat subversif dan anti-republik dari organisasi Ikhwanul Muslimin secara tegas. Macron menilai laporan ini penting untuk merancang langkah strategis dalam merespons ancaman ideologis.
Rencana Pengawasan Ketat Organisasi Keagamaan Berbasis Asing Diaktifkan
Rencana yang disusun Macron juga mencakup pemantauan lembaga keagamaan yang menerima dana dari luar negeri. Langkah ini bertujuan untuk memastikan semua aktivitas lembaga berjalan sesuai prinsip hukum nasional. Macron ingin menghindari pengaruh asing terhadap kehidupan masyarakat Prancis melalui pendekatan religius tertentu.
Ia menginginkan transparansi total dalam pengelolaan masjid dan lembaga pendidikan berbasis keislaman di Prancis. Setiap organisasi yang tidak melaporkan dananya akan dikenakan sanksi administratif hingga pembekuan izin. Pemerintah mengklaim pendekatan ini murni untuk menjamin integrasi sosial serta memperkuat identitas nasional.
Laporan yang disiapkan juga mengusulkan metode konkret menghadapi pengaruh Ikhwanul Muslimin di komunitas lokal. Dokumen itu menegaskan pentingnya peran negara dalam menjaga agar ideologi radikal tidak tumbuh subur. Pemerintah berharap dapat memperkuat kontrol tanpa menimbulkan persepsi membatasi kebebasan beragama warga.
Komunitas Muslim dan Pengamat HAM Soroti Implikasi Kebijakan Baru Macron
Kebijakan Macron memunculkan respons beragam dari komunitas Muslim serta organisasi hak asasi manusia internasional. Sebagian menganggap langkah ini sebagai upaya menyudutkan komunitas Muslim dengan dalih menjaga sekularisme. Namun ada pula yang mengapresiasi langkah tegas Macron dalam menjaga tatanan sosial masyarakat Prancis.
Kelompok advokasi HAM memperingatkan bahwa proposal tersebut bisa berdampak pada kebebasan beragama warga negara. Beberapa pihak menyebut kebijakan itu berpotensi menciptakan diskriminasi struktural terhadap kelompok minoritas. Namun pemerintah menekankan bahwa pendekatan ini menyasar ideologi, bukan identitas keagamaan masyarakat Muslim.
Prancis bersama Jerman memiliki populasi Muslim terbesar di antara negara-negara anggota Uni Eropa saat ini. Hal tersebut menjadikan negara ini lebih rentan terhadap pengaruh politik berbasis agama dari luar negeri. Macron ingin mencegah terbentuknya paralelisme budaya yang mengancam nilai persatuan dan identitas republik.
