Dialog Tingkat Tinggi Yunani–Turki: Diplomasi Lama di Tengah Bara Aegea
Upaya Yunani dan Turki untuk kembali membuka jalur dialog memasuki babak baru. Mulai awal pekan depan, kedua negara dijadwalkan menggelar pertemuan Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi di Ankara. Jika agenda berjalan lancar, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis akan bertatap muka langsung.
Pertemuan ini dipandang sebagai sinyal kehati-hatian di tengah hubungan yang rapuh. Meski sama-sama anggota NATO, Athena dan Ankara masih terjebak dalam sengketa panjang di kawasan Mediterania Timur. Meja perundingan kembali dihidupkan, namun ekspektasi tetap rendah.
Sejarah mencatat forum ini lebih sering berfungsi simbolik ketimbang substantif. Fokus pembahasan umumnya terbatas pada kerja sama ekonomi dan pariwisata. Isu strategis sensitif nyaris selalu dihindari.
Dewan Kerja Sama dan Batas Diplomasi
Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi dibentuk pada 2010 setelah periode ketegangan berkepanjangan. Sejak itu, forum ini hanya lima kali bersidang. Pertemuan terakhir berlangsung pada Desember 2023 di Athena.
Para pengamat menilai perbedaan mendasar kedua negara belum menyempit. Yunani menuding Turki membawa klaim sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional. Sebaliknya, Turki menilai Athena enggan berkompromi.
Narasi saling menyalahkan terus mengemuka dari kedua ibu kota. Dialog tetap berlangsung, tetapi lebih sebagai pengelolaan konflik. Bukan penyelesaian akar masalah.
Navtex dan Sinyal Ketegangan Baru
Ketegangan kembali mencuat di Laut Aegea akhir Januari lalu. Turki menerbitkan peringatan Navtex terkait aktivitas militer Yunani. Mekanisme ini lazim digunakan demi keselamatan pelayaran, namun sarat pesan politik.
Athena menilai langkah itu sebagai provokasi. Pemerintah Yunani menyebutnya upaya ilegal memperluas pengaruh maritim. Media Yunani bahkan menyebutnya tantangan terbuka terhadap kedaulatan.
Ankara menolak tudingan tersebut. Pemerintah Turki menyebut Navtex sebagai prosedur rutin. Namun media pro-pemerintah di Turki menggambarkannya sebagai perubahan status quo di Aegea.
Tekanan Politik di Dalam Negeri Yunani
Di Yunani, isu Aegea menjadi bahan bakar politik domestik. Perdana Menteri Mitsotakis menghadapi tekanan dari kelompok kanan-populis. Mereka menuduh pemerintah terlalu lunak terhadap Turki. Partai Greek Solution menjadi salah satu suara paling vokal.
Pimpinan partai itu menuding Turki merebut wilayah strategis tanpa perlawanan serius. Isu ini terbukti efektif menggalang dukungan publik. Situasi tersebut mempersempit ruang manuver diplomasi. Setiap langkah kompromi berpotensi dibaca sebagai kelemahan. Pemerintah Yunani pun bergerak ekstra hati-hati.
Hukum Laut dan Sengketa Tak Berujung
Perselisihan utama berkisar pada landas kontinen dan batas laut teritorial. Yunani merujuk Konvensi Hukum Laut PBB 1982 sebagai dasar klaim. Turki menolak meratifikasi konvensi tersebut. Meski begitu, banyak pakar hukum menyebut konvensi itu mencerminkan hukum kebiasaan internasional.
Artinya, tetap mengikat secara normatif. Perbedaan tafsir inilah yang memicu kebuntuan. Dalam doktrin Blue Homeland, Turki mengklaim wilayah laut luas di sekitar pantainya. Yunani melihat doktrin itu sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatannya.
Ancaman Lama dan Jalan yang Buntu
Konvensi PBB membuka peluang laut teritorial hingga 12 mil laut. Namun penerapannya di Aegea berisiko tumpang tindih. Turki sejak 1995 menyebut langkah itu sebagai alasan perang. Yunani pernah memperluas laut teritorialnya di Laut Ionia pada 2021.
Pemerintah Athena menegaskan hak serupa tetap dimiliki di Aegea. Pernyataan ini terus memicu respons keras dari Ankara. Mahkamah Internasional di Den Haag kerap disebut sebagai solusi terakhir. Namun pengadilan hanya bisa bertindak jika kedua pihak sepakat. Setelah hampir lima dekade, kesepakatan itu tak kunjung tercapai.
