Fasilitas Kesehatan di Sumatera Bangkit Pascabencana
Pemulihan layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana Sumatera menunjukkan kemajuan signifikan. Kementerian Kesehatan memastikan rumah sakit dan puskesmas kembali berfungsi melayani masyarakat. Langkah cepat menjadi kunci menjaga keselamatan pasien.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa bencana berdampak besar terhadap fasilitas kesehatan. Namun, respons darurat yang terkoordinasi mampu meminimalkan gangguan layanan. Fokus utama pemerintah adalah memastikan pasien tetap mendapatkan perawatan.
Wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi prioritas utama pemulihan. Infrastruktur kesehatan yang rusak langsung ditangani. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BNPB.
Puluhan Rumah Sakit Terdampak Banjir dan Kerusakan
Dari total 130 rumah sakit di tiga provinsi tersebut, 87 fasilitas tercatat terdampak bencana. Dampak paling umum berupa banjir dan kerusakan alat medis. Kondisi ini sempat menghambat layanan kesehatan masyarakat.
Sebanyak sembilan rumah sakit dilaporkan berhenti beroperasi pada awal Desember 2025. Delapan berada di Aceh dan satu di Sumatera Utara. Penghentian operasional ini bersifat sementara.
Dalam waktu dua minggu, seluruh rumah sakit berhasil kembali melayani pasien. Perbaikan alat dan distribusi logistik medis dilakukan secara intensif. Pemerintah memastikan tidak ada rumah sakit yang tetap tutup.
Layanan Kritis Jadi Prioritas Pemulihan
Pelayanan operasi dan hemodialisa menjadi fokus utama Kemenkes. Pasien penyakit ginjal sangat bergantung pada layanan cuci darah. Gangguan kecil saja dapat berakibat fatal. Menkes menegaskan bahwa layanan hemodialisa tidak boleh terhenti.
Oleh karena itu, perbaikan mesin dan suplai pendukung dipercepat. Tim teknis diterjunkan langsung ke lapangan. Selain alat medis, ambulans juga menjadi perhatian penting. Banyak ambulans terdampak banjir dan membutuhkan perbaikan. Distribusi pasien harus tetap berjalan tanpa hambatan.
Kondisi Puskesmas Masih Jadi Tantangan Besar
Dari 1.265 puskesmas yang tersebar di tiga provinsi, 867 unit mengalami dampak bencana. Kerusakan bervariasi dari ringan hingga berat. Sebagian puskesmas terendam banjir cukup lama. Pada awal Desember 2025, tercatat 152 puskesmas tidak beroperasi.
Hal ini berdampak langsung pada layanan kesehatan dasar masyarakat. Terutama di wilayah terpencil dan pedesaan. Hingga 6 Januari 2026, jumlah puskesmas yang belum beroperasi menyusut drastis. Kini hanya tersisa tiga puskesmas yang masih tutup. Seluruhnya berada di wilayah Aceh.
Puskesmas Rusak Parah Harus Dibangun Ulang
Tiga puskesmas yang belum beroperasi mengalami kerusakan struktural berat. Bangunan tidak lagi layak diperbaiki. Solusi terbaik adalah membangun fasilitas baru. Dua puskesmas yang akan dibangun ulang berada di Aceh Timur dan Aceh Tenggara. Lokasinya sebelumnya dinilai tidak aman.
Bangunan lama bahkan ada yang roboh total. Pemerintah memutuskan memindahkan lokasi puskesmas ke area yang lebih aman. Jaraknya tidak jauh dari lokasi lama. Pemindahan dilakukan demi menghindari risiko bencana berulang.
Evaluasi Lokasi Jadi Pelajaran Penting
Banyak puskesmas sebelumnya dibangun terlalu dekat dengan sungai. Kondisi ini memperparah dampak banjir. Evaluasi lokasi kini menjadi perhatian serius. Kemenkes memastikan pembangunan ulang memperhatikan aspek mitigasi bencana.
Faktor kontur tanah dan aliran air dianalisis lebih mendalam. Tujuannya agar fasilitas kesehatan lebih tahan bencana. Langkah ini diharapkan meningkatkan ketahanan sistem kesehatan daerah. Pelayanan medis harus tetap berjalan dalam kondisi darurat. Pemerintah berkomitmen memperkuat infrastruktur kesehatan nasional.
