Pembangunan Irigasi Jadi Pilar Swasembada Nasional
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan fokus strategisnya pada 2026 dengan prioritas membangun serta memperbaiki jaringan irigasi di 12.000 titik di seluruh Indonesia.
Upaya ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, air, dan energi nasional. Pembangunan infrastruktur air menjadi langkah fundamental untuk mendukung swasembada yang berkelanjutan.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa inisiatif tersebut dirancang agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput. Ia menekankan bahwa ketahanan sejati lahir dari kemampuan masyarakat mengelola sumber daya air secara mandiri.
Program irigasi ini juga mencakup 650 proyek pembangunan dan 80 fasilitas pengelolaan limbah untuk mendukung keseimbangan ekosistem air. Dalam forum Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta Convention Center (JCC), Dody menyampaikan bahwa proyek-proyek tersebut diharapkan menjadi fondasi utama pembangunan berkelanjutan nasional.
Anggaran PUPR 2026 Difokuskan ke Sektor Kritis
Untuk merealisasikan target pembangunan tersebut, Kementerian PUPR memperoleh alokasi pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp118,5 triliun. Dari total tersebut, Rp34,74 triliun diarahkan untuk pembangunan dan pengelolaan sumber daya air, termasuk irigasi dan bendungan.
Anggaran besar ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap ketahanan pangan sebagai prioritas utama. Sektor infrastruktur jalan dan jembatan mendapat alokasi Rp45,62 triliun, sementara permukiman masyarakat memperoleh Rp12,03 triliun.
Selain itu, proyek infrastruktur strategis menyerap Rp24,11 triliun, menandakan sinergi antar sektor dalam memperkuat konektivitas nasional. Dengan pembagian anggaran yang proporsional, setiap subsektor pembangunan diarahkan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Dody menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari jumlah proyek, tetapi juga dari manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, PUPR menyiapkan sistem evaluasi berbasis hasil untuk memastikan setiap proyek berjalan efisien, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Melalui Skema PPP
Selain menggunakan anggaran publik, Kementerian PUPR juga memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema Public Private Partnership (PPP). Pendanaan alternatif ini menjadi kunci agar proyek infrastruktur strategis dapat berjalan tanpa membebani keuangan negara.
Dody menyebut bahwa pendekatan kemitraan ini telah menghasilkan beberapa proyek sukses, termasuk pembangunan bendungan, jalan tol, dan fasilitas percontohan di Lampung, Jawa Barat, serta Balikpapan. Menurut Dody, partisipasi sektor swasta tidak hanya membantu mempercepat pembangunan, tetapi juga membawa inovasi dan efisiensi teknologi.
Ia menilai bahwa kemitraan yang sehat antara pemerintah dan pelaku usaha merupakan pondasi utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. PPP menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus menciptakan nilai tambah di sektor infrastruktur hijau.
Lebih lanjut, Dody menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya ditopang oleh pemerintah. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar setiap elemen masyarakat memiliki peran aktif.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga sosial, menciptakan rasa memiliki yang kuat di tingkat komunitas. “Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, karena kekuatan sejati ada pada kolaborasi,” ujarnya dalam forum tersebut.
Menuju Infrastruktur Hijau dan Berkelanjutan
Dalam jangka panjang, Kementerian PUPR berkomitmen untuk menjadikan seluruh proyek pembangunan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Konsep green infrastructure akan diterapkan secara menyeluruh, termasuk dalam perencanaan irigasi dan pengelolaan air limbah.
Setiap proyek dirancang agar selaras dengan prinsip efisiensi energi dan konservasi air. Selain fokus pada infrastruktur fisik, PUPR juga memperhatikan penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Program pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan teknologi irigasi cerdas menjadi bagian dari strategi nasional. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif dan tangguh menghadapi perubahan iklim.
Pemerintah menilai bahwa keberlanjutan pembangunan bukan hanya tanggung jawab lembaga, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Dengan semangat kolaboratif, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi hijau. Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penting menuju transformasi infrastruktur yang efisien, tangguh, dan ramah lingkungan.
