Latar Belakang Eskalasi di Gaza
Keputusan kabinet keamanan Israel untuk mengambil alih kendali militer atas Kota Gaza menandai eskalasi signifikan dalam konflik yang telah berlangsung 22 bulan sejak serangan Hamas pada Oktober 2023.
Langkah ini bertujuan melemahkan Hamas dan memaksa pembebasan sandera, namun juga memicu kekhawatiran mendalam atas konsekuensi kemanusiaan, termasuk risiko korban sipil, tentara, dan sandera yang masih hidup.
Menimbang Tujuan Strategis
Israel mengklaim negeri ini tidak berniat menguasai wilayah tersebut secara permanen. Pemerintah menyatakan rencana ini bersifat sementara, dengan tujuan akhirnya menyerahkan kendali kepada pemerintahan sipil non‑Hamas dan non‑Otoritas Palestina. Menurut Netanyahu, hal ini akan menjaga keamanan tanpa mendukung rezim ekstremis.
Dampak dan Kritik dari Dalam Negeri
Beberapa pemimpin militer Israel, termasuk Kepala Staf IDF, memperingatkan bahwa invasi ke Gaza City bisa membahayakan sekitar 20 sandera yang masih hidup, memperpanjang keterlibatan militer Israel, dan menambah beban bagi angkatan bersenjata yang sudah terkuras.
Tanggapan politik juga keras: pemimpin oposisi Yair Lapid menyebut rencana itu sebagai “bencana” yang sebenarnya “persis apa yang diinginkan Hamas”.
Tekanan Internasional dan Keprihatinan Global
Pernyataan Resmi Inggris
PM Keir Starmer memberikan respons tegas: “Keputusan Pemerintah Israel untuk memperluas ofensif di Gaza salah, dan kami mendesak agar segera dikaji ulang. Langkah ini tidak akan menyelesaikan konflik ataupun membantu pembebasan sandera justru hanya menambah korban darah.”
Ia menuntut gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan, pembebasan sandera, dan solusi diplomatik jangka panjang dengan sikap Inggris tetap teguh mendukung solusi dua negara.
Lembaga Internasional dan Negara Mitra
UN High Commissioner for Human Rights, Volker Türk, menyatakan rencana penyerangan ke Gaza City harus segera dihentikan karena bertentangan dengan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional.
Australia menyuarakan penolakan serupa dan memperingatkan bahwa pendudukan paksa permanen melanggar prinsip kemanusiaan, memperburuk krisis pangan dan krisis pengungsi di Gaza. Early kritik yang sama juga datang dari Turki, Finlandia, dan sejumlah sekutu Barat lainnya.
Jalan ke Depan: Pelajaran bagi Diplomasi
Menghindari Lingkaran Kekerasan
Dari perspektif konflik dan keamanan, opsi militer yang tidak selaras dengan tinjauan strategis bisa memancing perlawanan berkepanjangan, merugikan negara sendiri serta warga sipil. Kerugian militer, hilangnya nyawa, dan gagal mencapai hasil diplomatik justru bisa memperparah situasi.
Solusi Diplomatik Sebagai Alternatif
Rekomendasi sejumlah pihak termasuk Inggris menekankan nilai gencatan senjata, pembebasan sandera sebagai prioritas, serta proses politik menuju solusi dua negara – upaya yang menurut sejumlah analis lebih masuk akal daripada eskalasi militer lanjutan.
