Latar Belakang Pencegahan Perjalanan
Kejaksaan Agung resmi menetapkan tindakan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, efektif sejak 19 Juni 2025 hingga enam bulan mendatang.
Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi agar proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook berjalan lancar tanpa gangguan administratif.
Waktu dan Durasi Pencegahan
Menurut pengumuman Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, larangan bepergian diberlakukan sejak tanggal 19 Juni 2025 dan akan berlangsung selama enam bulan ke depan.
Pencekalan ini ditengarai sebagai strategi untuk memastikan tidak adanya hambatan dalam memanggil atau memeriksa Nadiem lebih lanjut sebagai bagian dari proses hukum.
Peran Nadiem sebagai Saksi
Pencekalan ini bersamaan dengan perannya sebagai saksi dalam kasus pengadaan Chromebook, di mana ia telah memenuhi panggilan pada 23 Juni 2025 dan menjalani pemeriksaan selama 12 jam.
Saat keluar dari pemeriksaan, Nadiem menegaskan komitmennya terhadap hukum, menekankan bahwa kehadirannya sebagai warga negara mencerminkan ketaatan terhadap prinsip hukum yang adil dan transparan.
Fokus Penyidikan Kasus Chromebook
Ruang Lingkup dan Estimasi Anggaran
Kasus ini berkaitan dengan proyek digitalisasi pendidikan di lingkup Kemendikbudristek antara 2019 dan 2022, melibatkan pengadaan jutaan laptop Chromebook senilai sekitar Rp 9,9 triliun.
Penyidik mencurigai adanya pemufakatan antara pihak-pihak terkait untuk menentukan spesifikasi Chromebook meski telah terbukti tidak efektif dalam uji coba awal pada 2019–2020.
Dugaan Persekongkolan dan Teknis Pengadaan
Kejagung menemukan indikasi bahwa tim teknis sempat diarahkan untuk membuat kajian yang menguntungkan penggunaan Chromebook, meski hasil uji coba terhadap 1.000 unit pada 2019 tidak memberikan hasil yang memadai.
Hal itu menunjukkan adanya kemungkinan pemilihan spesifikasi berdasarkan preferensi pihak tertentu, bukan sesuai dengan kebutuhan pendidikan riil.
Implikasi Langkah Pencegahan
Upaya Penegakan Hukum Tanpa Hambatan
Menghalangi seseorang bepergian ke luar negeri bukan semata langkah administratif, tetapi juga strategi interceptif untuk menjaga kelancaran proses penyidikan.
Baik untuk menjadwalkan pemeriksaan lanjutan maupun menghindari risiko tidak hadir tanpa alasan, tindakan ini sangat penting dalam kasus yang melibatkan figur publik seperti mantan menteri.
Manfaat Bagi Proses Penyidikan
-
Mengamankan Akses Hukum: Memastikan subyek kasus tersedia setiap kali diperlukan penyidik.
-
Mencegah Gangguan Prosedural: Eliminasi kemungkinan gangguan administratif yang bisa memperlambat investigasi.
-
Meningkatkan Kredibilitas: Memperlihatkan keadilan dan transparansi hukum terhadap publik, terutama pada kasus elite negara.
Potensi Tantangan dan Respons Publik
Meski relatif wajar, pencekalan juga dapat memicu pertanyaan mengenai hak individu terkait kebebasan bepergian. Masyarakat kemungkinan membahas apakah langkah tersebut sebanding dengan kebutuhan hukum.
Namun, sumber resmi menekankan bahwa keputusan ini diambil semata untuk menjaga kelancaran proses hukum.
Langkah Berikutnya dalam Proses Hukum
Pencekalan bukan hal final, melainkan bagian dari rangkaian proses hukum. Kejagung masih harus:
-
Melanjutkan pemeriksaan terhadap Nadiem, termasuk kemungkinan pemanggilan lanjutan.
-
Mengejar saksi dan pihak lain yang relevan, termasuk mantan staf khusus Nadiem, yang beberapa di antaranya telah dicegah bepergian.
-
Mengumpulkan dan menganalisis dokumen serta barang bukti terkait kajian spesifikasi Chromebook dan keputusan pengadaan.
Langkah pencegahan ke luar negeri terhadap Nadiem Makarim mempertegas komitmen Kejaksaan Agung dalam menuntaskan proses penyidikan tanpa hambatan. Tindakan ini merupakan bagian dari strategi yang sah digunakan aparat hukum untuk memastikan saksi tersedia saat dibutuhkan.
Pengadaan Chromebook yang sarat dugaan pemufakatan patut diselidiki secara mendalam, mengingat negara mengerahkan dana ratusan miliar.
Sebagai pakar hukum dan pengamat tata kelola publik, penting memahami bahwa mekanisme seperti ini diperlukan untuk menjaga integritas proses hukum, sekaligus menjadi cermin bagi upaya pemberantasan korupsi di tingkat kementerian.
Proses selanjutnya, termasuk hasil akhir penyidikan, akan menjadi indikator keberhasilan penegakan hukum dalam menangani kasus berskala besar dan melibatkan figur populis.
