Warga Tangerang Selatan mengungkapkan keresahan terhadap rencana tarif MRT yang dinilai sangat tinggi. Kekhawatiran muncul jika tarif tidak sesuai daya beli mayoritas masyarakat pengguna transportasi umum. Mereka menilai tarif mahal akan menghambat minat warga beralih dari kendaraan pribadi ke MRT.
Sejumlah warga beranggapan layanan publik seperti MRT harus memberi kemudahan bagi seluruh kalangan. Jika hanya dinikmati kalangan menengah atas, maka fungsi transportasi massal tidak tercapai sepenuhnya. Warga berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal dalam menentukan kebijakan tarif MRT.
Kelompok masyarakat sipil menyuarakan agar subsidi diberlakukan guna menstabilkan tarif MRT yang wajar. Pemberian subsidi dinilai sebagai solusi agar MRT tetap beroperasi optimal dan terjangkau banyak pihak. Kebijakan tarif ideal dianggap akan meningkatkan jumlah pengguna dan mengurangi kemacetan Jakarta-Tangsel.
Rencana Perluasan MRT Disambut Baik, Warga Minta Tarif Tetap Bersahabat di Kantong
Sejumlah warga menyambut positif rencana perluasan MRT hingga wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan. Mereka menilai langkah ini bisa memperluas akses masyarakat pinggiran terhadap transportasi modern berbasis rel. Namun, warga meminta agar tarif tetap terjangkau agar tidak hanya dinikmati golongan ekonomi menengah atas.
Sani (34), warga yang ditemui di Bundaran HI, menilai kehadiran MRT bisa memudahkan banyak warga Tangsel. Ia menyebut MRT sangat bermanfaat untuk mobilitas menuju Jakarta dan sebaliknya secara lebih efisien. Menurutnya, tarif bersaing penting agar warga tak beralih ke kendaraan pribadi atau moda lainnya.
Rachel, warga lainnya, berharap tarif MRT ke Tangerang berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 saja. Menurutnya, harga tersebut masuk akal dan tidak membebani masyarakat yang setiap hari harus bepergian. Ia menyatakan keberatan bila tarif terlalu mahal, karena bisa membebani pengeluaran keluarga kecil menengah.
Proyek MRT Tangsel Masuk Tahap Uji Kelayakan, Dapat Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Rencana pembangunan MRT ke Tangerang Selatan telah melalui tahap studi awal dan uji kelayakan resmi. Diskusi kelompok terarah (FGD) juga telah dilakukan untuk melibatkan pihak terkait secara menyeluruh. FGD melibatkan Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kemenhub, Pemprov Banten, Pemprov DKI, dan Pemkab Tangerang.
Pihak lain yang terlibat yakni Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) serta PT MRT Jakarta.
Diskusi tersebut membahas skema pembangunan, pembiayaan, konektivitas stasiun, hingga rencana jalur potensial. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dan daerah mewujudkan sistem transportasi terintegrasi.
Terdapat dua jalur potensial: Ciputat-Pondok Cabe serta Pondok Aren-Serpong yang terhubung ke Lebak Bulus. Stasiun utama nantinya berada di Lebak Bulus sebagai titik simpul menuju Jakarta Selatan dan sekitarnya. Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, menyatakan komitmen penuh dalam mendukung proyek perluasan jalur ini.
Harga Mahal Dinilai Tak Masuk Akal, Warga Tagih Komitmen Transportasi Ramah Masyarakat
Kritik soal mahalnya tarif MRT bermunculan di forum warga, media sosial, hingga diskusi komunitas lokal. Banyak warga mengaku keberatan jika tarif harian MRT lebih mahal dari moda transportasi lainnya. Menurut mereka, tarif tinggi akan menurunkan efektivitas proyek MRT sebagai solusi mobilitas modern.
Pemerintah semestinya memberi perhatian pada dampak ekonomi bagi warga pengguna MRT Tangsel-Jakarta. Tarif transportasi publik perlu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi agar tidak menjadi beban rumah tangga. Pengeluaran rutin seperti transportasi harus efisien agar tidak menyulitkan kondisi keuangan masyarakat.
Warga juga mengingatkan bahwa proyek MRT dibiayai sebagian dari pajak rakyat dan utang pemerintah. Dengan kontribusi publik tersebut, masyarakat berhak menikmati layanan transportasi dengan tarif terjangkau. Transparansi biaya dan penetapan tarif MRT pun harus dilakukan terbuka dan melibatkan masukan masyarakat.
