Krisis Gaza kembali menjadi sorotan setelah Hamas menyatakan siap bebaskan sandera AS dan Israel. Pernyataan tersebut datang di tengah tekanan global agar kedua pihak segera hentikan pertempuran sengit. Namun, sikap Israel tetap keras, menolak gencatan senjata dan mempertahankan jalur militer agresifnya.
Tawaran pembebasan sandera dinilai sebagai isyarat negosiasi awal menuju perundingan yang lebih luas. Hamas menyebut ini langkah kemanusiaan, bukan bagian dari kesepakatan atau konsesi politik apa pun. Mereka berharap tindakan ini bisa membuka pintu diplomasi dan bantuan internasional masuk ke Gaza.
Penolakan Netanyahu terhadap gencatan dinilai memperkeruh upaya perdamaian yang mulai terbuka sedikit. Ia menyebut gencatan senjata hanya menguntungkan Hamas dan menghambat tujuan militer Israel sepenuhnya. Akibatnya, tekanan internasional terhadap Israel dan desakan moral pada Hamas kian meningkat signifikan.
Hamas Tawarkan Pembebasan Sandera Sebagai Sinyal Politik
Hamas mengatakan pembebasan sandera bertujuan menunjukkan komitmen terhadap solusi damai dan beradab. Sandera warga Israel dan AS akan dibebaskan secara sepihak tanpa syarat dalam waktu dekat. Langkah ini dipandang sebagai bentuk goodwill politik dalam situasi penuh kekerasan tak terkendali.
Pihak Hamas menyatakan bahwa mereka terbuka dengan jalur diplomatik, tetapi tetap siaga di lapangan. Mereka menilai inisiatif kemanusiaan jauh lebih efektif dibandingkan operasi militer yang merusak. Organisasi tersebut menyerukan keterlibatan Arab dan PBB dalam meredakan konflik yang semakin membara.
Negara-negara seperti Qatar dan Mesir mulai menjajaki kemungkinan menjembatani Hamas dan Israel. Namun, masih ada kebuntuan karena kedua pihak belum menunjukkan niat kompromi yang seimbang. Pengamat menilai pembebasan sandera ini sebagai uji awal ketulusan langkah Hamas dalam bernegosiasi.
Netanyahu Tegas Tolak Gencatan Senjata Demi Target Militer
Netanyahu menyampaikan bahwa gencatan hanya memberi Hamas ruang untuk bersiap menyerang kembali Israel. Menurutnya, kemenangan penuh militer diperlukan agar keamanan jangka panjang bisa dijamin total. Pemerintah Israel menyebut pendekatan militer sebagai satu-satunya cara menyelesaikan konflik berkepanjangan.
Militer Israel tetap melanjutkan serangan darat dan udara tanpa mengindahkan desakan internasional. Setiap upaya penghentian konflik dianggap sebagai kemunduran dari strategi penumpasan total Hamas. Dalam negeri, Netanyahu mendapat kritik dari oposisi yang menilai strateginya terlalu ekstrem dan merusak.
Organisasi HAM menyebut Israel melanggar prinsip kemanusiaan dengan menolak jeda bagi warga sipil. Namun, kabinet Israel kukuh mendukung operasi militer dengan dalih perlindungan nasional mutlak. Sikap ini membuat proses mediasi terhenti dan korban sipil terus bertambah tanpa perlindungan cukup.
Tekanan Global Meningkat, Upaya Mediasi Masih Mandek
Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar menyerukan penghentian sementara pertempuran demi akses bantuan medis. PBB pun mengingatkan bahwa Gaza kini berada di ambang krisis kemanusiaan paling parah sepanjang sejarah. Mereka mendesak agar kedua pihak setidaknya menyepakati jeda untuk menyelamatkan nyawa warga sipil.
Namun, perbedaan sikap antara Hamas dan Israel membuat proses mediasi terhambat dan tak produktif. Negosiasi informal telah berlangsung, tetapi belum menghasilkan titik temu yang disepakati bersama. Situasi ini mencerminkan kompleksitas politik dan tekanan domestik di kedua belah pihak saat ini.
Warga Gaza hidup dalam ketakutan, minim air, listrik, dan akses makanan yang sangat terbatas. Lembaga internasional memperingatkan bahwa tanpa gencatan, bencana kemanusiaan akan sulit dihindari. Tekanan terhadap Netanyahu dan Hamas diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan.
